SITUBONDO – Rapat di Gedung DPRD Situbondo pada Senin (29/9/2025) berlangsung panas. LSM Siti Jenar kembali mendatangi kantor wakil rakyat untuk menindaklanjuti polemik keberadaan stockpile sawdust di Kecamatan Banyuglugur. Mereka menuding rekomendasi Komisi III lebih condong membela pengusaha ketimbang mendengar aspirasi masyarakat.
Audiensi dipimpin Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto. Suasana sempat memanas ketika Eko menggebrak meja, mengekspresikan kekecewaannya atas rekomendasi DPRD yang dianggap tidak memberikan solusi konkret.
“Komisi III seharusnya fokus mengawasi pembangunan dan lingkungan hidup. Tapi kenyataannya, rekomendasi justru menguntungkan pengusaha, bukan masyarakat yang jelas-jelas terdampak,” tegas Eko.
LSM Siti Jenar menyoroti hasil rapat dengar pendapat Komisi III pada 25 September, yang sebelumnya didahului inspeksi lapangan tanggal 16 September. Sayangnya, masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Padahal, penolakan warga Banyuglugur cukup kuat. Mereka menilai timbunan serbuk kayu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu drainase saat musim hujan, merusak kualitas tanah, hingga rawan kebakaran. Lokasi stockpile yang berdekatan dengan masjid juga dinilai mengurangi kenyamanan beribadah.
“Sudah berulang kali warga melapor ke aparat desa, kecamatan, bahkan kepolisian. Tapi semua diabaikan. Karena itu kami turun langsung. Kalau dibiarkan, bisa menimbulkan gesekan dengan pihak perusahaan,” tambah Eko.
Sebelumnya, pada 15 September, ratusan massa LSM Siti Jenar menggelar aksi protes di Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Mereka mendesak penutupan stockpile serta menyoroti maraknya tambang galian C ilegal.
Sekda Wawan Setiawan ketika itu berjanji membentuk tim investigasi gabungan bersama DLH, Disperindag, dan Satpol PP. Sementara Wakil Ketua DPRD Andi Handoko menyatakan komitmen menindaklanjuti hingga tuntas. Namun, hingga kini warga menilai janji-janji itu belum terealisasi.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan pihaknya akan meninjau kembali rekomendasi yang dipersoalkan. “Kami akan menggelar rapat ulang untuk membahas masalah stockpile sawdust ini,” ujarnya.
Namun, Eko menilai langkah itu masih jauh dari harapan. “Kami membayar gaji DPRD untuk membela aspirasi rakyat, bukan pengusaha. Kalau terus seperti ini, jangan salahkan warga jika mengambil langkah tegas,” tutupnya.
